- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Mirah menjelaskan masalah tersebut tercium sejak Agustus 2018. Saat itu, 1.000 karyawan kontrak SKB belum menerima gaji. Alih-alih memenuhi hak pekerja, pihak perusahaan justru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal kepada 1.000 pekerja kontrak pada September 2018.
Atas kejadian itu, pada Oktober 2018, serikat pekerja SKB membawa kasus tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Lewat aduan itu, Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi memfasilitasi pertemuan tripartit antara pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, pihak SKB, dan serikat pekerja. Saat itu, kata Mirah, direktur SKB masih berada di Indonesia.
"Hanya sekali pertemuan, selanjutnya tidak dilakukan langkah lagi. Seolah-olah hanya menggugurkan kewajiban pemerintah saja, ada laporan dari buruh lalu difasilitasi," kata Mirah.
Bukannya menunjukkan itikad baik dengan segera membayar gaji karyawan kontrak, direktur SKB malah menghilang. Bukan hanya itu, ia membawa uang perusahaan sebesar Rp90 miliar pada Oktober 2018. Setelah ia pergi, giliran karyawan tetap tidak menerima gaji. Pada bulan yang sama, pabrik garmen produsen merek Justice dan Kohl's berhenti operasi. "Padahal SKB merupakan produsen terbesar di Asia untuk dua merek tersebut," kata Mirah. Akhirnya, pada November 2018 serikat pekerja SKB membawa kasus tersebut kepada Pemerintah Kota Bekasi. Akan tetapi, Pemerintah Kota Bekasi hanya menjanjikan untuk mengkaji lebih lanjut kasus tersebut.
Bakso Boedjangan
Bakso Kaget
Franchise Bakso
Franchise Makanan
Franchise Terbaik
kemitraan bakso
Kuliner Terlaris
Makanan Unik
Peluang Bisnis
Usaha Makanan Bakso
Usaha Paling Laris
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar